Iskud’s Blog

mam Hasan Al-Bana, pendiri gerakan dakwah Ikhwan yang terkenal ke seluruh dunia, banyak meninggalkan catatan penting pada sejarah perjuangan Islam modern. Ingat, kehadiran Imam Hasan bertepatan dengan hanya beberapa saat setelah hancurnya kekhalifan Islam yang terakhir. Tak pelak, setelah kepergian beliau, tak ada lagi figur dakwah yang bisa dijadikan acuan dalam gerakan Islam.

Setiap hari, dalam dakwahnya, ia berjalan kaki tidak kurang dari 20 KM. Beliau menyambangi desa-desa dan dilakukannya tanpa pamrih sedikitpun dari manusia. Ia duduk di warung kopi pada beberapa malam, menyatu dengan masyarakat yang sebenarnya, dan ia mampu mengingat nama orang yang baru saja ditemuinya walaupun hanya sekali, sehingga orang yang diajak bicara olehnya menjadi simpati.

Banyak warisan dari Imam Hasan yang sangat menggelorakan semangat dakwah Islam. Berikut ini beberapa di antaranya dari sekian wasiat-wasiatnya:

1. Bangunlah segera untuk melakukan sholat apabila mendengara adzan walau bagaimanapun keadaannya.
2. Baca, Telaah dan dengarkan Al-Quran atau dzikirlah kepada Allah dan janganlah engkau menghambur-hamburkan waktumu dalam masalah yang tidak ada manfaatnya.
3. Bersungguh-sungguhlah untuk bisa berbicara dalam bahasa Arab dengan fasih.
4. Jangan memperbanyak perdebatan dalam berbagai bidang pembicaraan sebab hal ini semata-mata tidak akan mendatangkan kebaikan.
5. Jangan banyak tertawa sebab hati yang selalu berkomunikasi dengan Allah (dzikir) adalah tenang dan tentram.
6. Jangan bergurau karena umat yang berjihad tidak berbuat kecuali dengan bersungguh-sungguh terus-menerus.
7. Jangan mengeraskan suara di atas suara yang diperlukan pendengar, karena hal ini akan mengganggu dan menyakiti.
8. Jauhilah dari membicarakan kejelekan orang lain atau melukainya dalam bentuk apapun dan jangan berbicara kecuali yang baik.
9. Berta’aruflah dengan saudaramu yang kalian temui walaupun dia tidak meminta, sebab prinsip dakwah kita adalah cinta dan ta’awun (kerja sama).
10. Pekerjaan rumah kita sebenarnya lebih bertumpuk dari pada waktu yang tersedia, maka manfaatkanlah waktu dan apabila kalian mempunyai sesuatu keperluan maka sederhanakanlah dan percepatlah untuk diselesaikan.

Allah menolong negara yang adil walaupun (negara itu) kafir dan tidak akan menolong negara zalim walaupun negara itu Mukmin (Syaikhul Islam Ibn Taimiyah).

Pernyataan di atas adalah benar pernyataan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam salah satu kitabnya, Majmû’ al-Fatâwâ (VI/322).

Pertanyaannya adalah, apa makna sebenarnya dari pernyataan tersebut? Benarkah bagi Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah—dengan ungkapan tersebut—sistem yang tidak islami atau sistem Islam itu bukanlah suatu hal urgen dan yang urgen adalah keadilan? Bisakah ungkapan di atas dijadikan hujjah bagi kebolehan ber-musyârakah dengan sistem yang tidak islami dan berkoalisi dengan partai sekular?
Mengurai Masalah

Sebagaimana diketahui, taraf pemikiran umat Islam saat ini begitu merosot tajam hingga hampir mencapai titik nadir. Dampaknya, bermunculanlah pemikiran dan gagasan aneh yang tidak pernah dikenal oleh generasi Islam sebelumnya. Misalnya, kebolehan melakukan musyârakah (bergabung) dengan pemerintahan yang tidak islami, koalisi partai Islam dengan partai sekular dan lain sebagainya. Gagasan-gagasan aneh dan menyimpang ini juga lahir akibat diabaikannya mabâdi’ asy-syarî’ah (prinsip-prinsip syariah) demi apa yang mereka sebut dengan ‘kemaslahatan’. Kemaslahatan telah mereka posisikan seolah-olah lebih tinggi di atas hukum syariah. Akibatnya, suatu perkara yang jelas-jelas haram bisa mengalami metamorfosis menjadi halal jika dalam perkara yang haram tersebut terdapat kemaslahatan. Begitu pula sebaliknya.

Ironisnya, para pengusung gagasan-gagasan di atas juga mengetengahkan sejumlah argumentasi untuk membenarkan pendapat mereka. Mengenai musyârakah dengan pemerintahan yang tidak islami misalnya, mereka beralasan dengan kisah Nabi Yusuf as. Menurut mereka, Nabi Yusuf as. telah ber-musyârakah dengan pemerintahan yang tidak islami yang ada di Mesir saat itu. Mereka juga beralasan dengan kisah Raja Najasyi yang memerintah dengan hukum-hukum kufur, padahal pada saat kematiannya terbukti telah memeluk agama Islam. Menurut mereka, dua kisah ini membuktikan bahwa musyârakah dengan pemerintahan yang tidak islami bukanlah perkara terlarang. Dalam prespektif itu pulalah ungkapan yang dikutip oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah di atas dikemukakan. Dengan ungkapan di atas seakan-akan Ibnu Taimiyah melegalkan musyârakah dalam pemerintahan yang tidak islami dan berkoalisi dengan partai-partai sekular.
Makna Sebenarnya

Lengkapnya, pernyataan Ibn Taimiyah di atas adalah sebagai berikut:

فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ وَلِهَذَا يُرْوَى: اللهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلاَ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً

Sesungguhnya manusia tidak berselisih pendapat, bahwa dampak kezaliman itu sangatlah buruk, sedangkan dampak keadilan itu adalah baik. Oleh karena itu, dituturkan, “Allah menolong negara yang adil walaupun negara itu kafir dan tidak akan menolong negara zalim, walaupun negara itu Mukmin.”1

Untuk memahami maksud ungkapan di atas secara tepat, paling tidak ada 3 hal yang mesti kita perhatikan. Pertama: bentuk ungkapan dan konteksnya. Dalam ungkapan di atas, Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah menggunakan kata yurwâ (diriwayatkan). Dalam ilmu ushulul-hadits, kata tersebut disebut dengan sighât at-tamrîdh yang lazim digunakan untuk meriwayatkan khabar dha’îf (lemah), tanpa sanad dari Nabi saw.2 Ibn Taimiyah adalah ulama hadis. Beliau juga tentu menerapkan kaidah tersebut. Karena itu, bisa dipastikan,kata yurwâ menunjukkan bahwa beliau tidak yakin terhadap maqbûl (diterima)-nya ’sanad’ ungkapan tersebut. Ini saja sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menolak pendapat sebagian orang yang menjadikan ungkapan Ibn Taimiyah di atas sebagi hujjah atas kebolehan ber-musyârakah dengan pemerintahan yang tidak islami, atau berkoalisi dengan partai-partai sekular.

Kedua: makna ungkapan. Seandainya dari sisi ’sanad’ ungkapan tersebut maqbûl (padahal faktanya tidak), kita tetap harus mengkomparasikan ungkapan tersebut dengan pandangan Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah tentang adil dan keadilan. Dalam kitab As-Siyâsah asy-Syar’iyyah, Ibn Taimiyyah menjelaskan adil dan keadilan sebagai berikut:3

Keadilan itu adalah keadilan yang bersifat syar’i, yakni istiqamah. Adil adalah semua hal yang ditunjukkan oleh Islam—Al-Kitab dan as-Sunnah—baik dalam (hukum) muamalah yang berkaitan dengan sanksi ataupun hukum-hukum lain. Sesungguhnya adil pada semua hal tersebut adalah apa yang ada di dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Sesungguhnya secara umum apa yang dilarang oleh al-Kitab dan as-Sunnah adalah kembali pada realisasi adil dan larangan untuk berlaku zalim, baik secara detil maupun secara global, misalnya makan harta yang bathil…

Inilah pendapat Ibn Taimiyah tentang adil dan keadilan. Pendapat ini kurang lebih sama dengan pendapat para fukaha dan para mufassir tentang keadilan.4 Imam al-Qurthubi, misalnya, menuturkan riwayat dari Ibn Athiyah yang menegaskan, bahwa adil adalah setiap hal yang difardhukan baik akidah maupun syariah.5

Perlu dicatat, bahwa makna syar’i keadilan itu tidak berbeda dengan makna keadilan secara bahasa. Al-Hafidz al-Jurjani menegaskan, bahwa keadilan itu secara bahasa adalah istiqamah, dan dalam syariah berarti istiqamah di jalan yang haq serta jauh dari hal-hal yang dilarang.6 Jadi makna konprehensif dari kata keadilan secara syar’i tidak keluar dari lingkup iltizâm terhadap apa yang ditunjuk oleh al-Kitab dan as-Sunnah; baik dalam akidah maupun ibadah, akhlak dan muamalah serta nizhâm yang lain.7

Dengan demikian, kita tidak ragu sama sekali untuk menyatakan bahwa maksud ungkapan Ibn Taimiyah di atas bukan untuk melegalisasi pemerintahan yang tidak islami atau musyârakah dengan pemerintahan yang tidak islami atau berkoalisi dengan partai-partai sekular.

Ketiga: ungkapan di atas bukanlah fatwa Ibnu Taimiyah mengenai kebolehan melakukan musyârakah dengan pemerintahan yang tidak islami atau kebolehan berkoalisi dengan partai-partai sekular sehingga seseorang menyatakan bahwa kita boleh bertaklid pada fatwa seorang ulama. Sebab, pernyataan tersebut hanyalah pernyataan yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah dengan shighât at-tamrîdh, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Alhasil dengan “munâqasyah” di atas, bisa kita simpulkan bahwa ungkapan yang dikutip oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmû’ al-Fatâwâ di atas tidak bisa dijadikan argumen atas kebolehan musyârakah dengan pemerintahan yang tidak islami atau kebolehan koalisi dengan partai-partai sekular. Apalagi konteks ungkapan Ibn Taimiyah di atas pada dasarnya hanyalah ungkapan hiperbolik yang menjelaskan keutamaan adil serta dorongan agar seseorang berbuat adil, tidak lebih. Ungkapan ini disitir oleh Imam Ibnu Taimiyah pada bab qâ’idah fi al-hisbah (kaidah dalam masalah hisbah/peradilan). Jadi, ungkapan ini hanya berhubungan dengan topik peradilan dan hal-hal yang berkaitan dengan peradilan, yakni keharusan seorang qâdhi (hakim) menegakkan keadilan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Tentu ungkapan di atas sama sekali tidak berhubungan dengan kebolehan seorang Muslim melakukan musyârakah dengan pemerintahan yang tidak islami, atau melakukan koalisi dengan partai-partai sekular (kafir).
Khatimah

Lalu bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mengubah masyarakat yang tidak islami menjadi masayarakat yang islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman Ibnu Buraidah dituturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:8

أُدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَـابُوكَ فأَقْبِلْ مِنْهُمْ و كُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ الى دَارِالمُهَاجِرِيْنَ و أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ ما لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِريْنَ

Serulah mereka pada Islam. Jika mereka menyambutnya, terimalah mereka dan hentikanlah peperangan terhadap mereka, kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (dâr al-kufr) ke Dâr al-Muhâjirîn (Dâr al-Islâm; yang berpusat di Madinah); beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka telah melakukan semua itu maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang dimiliki kaum Muhajirin dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban kaum Muhajirin.

Hadis tersebut menjelaskan dengan shârih (jelas) kewajiban seorang Muslim untuk mengubah sistem yang tidak islami menjadi sistem Islam.

Nabi saw. juga memerintahkan kaum Muslim untuk memerangi para penguasa yang telah menampakkan kekufuran nyata (kufr[an] bawâh[an]). Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ubadah bin Shamit yang berkata:9

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ اْلأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Nabi saw. pernah mengundang kami. Lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami: bahwa kami berbaiat kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami; beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah (HR al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang Muslim wajib mencabut kekuasaan dari seorang penguasa yang telah terjatuh pada kekufuran yang nyata (kufr[an] bawâh[an]).

Pada saat yang sama, Nabi saw. tetap memerintahkan kaum Muslim untuk menaati penguasa zalim dan fasik, sepanjang dia masih menerapkan syariah Islam dalam kehidupan negara dan masyarakat. Nash-nash yang berbicara masalah ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:10

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Siapa saja membenci sesuatu yang ada pada pemimpinnya (Imam/Khalifah), hendaklah ia bersabar. Sebab, tak seorang pun boleh memisahkan diri dari jamaah, sekalipun hanya sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah seperti mati Jahiliah.

Terkait dengan hadis ini Imam al-Hafidz an-Nawawi11 menegaskan, “Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat, bahwa penguasa (Imam/Khalifah) itu tidak diturunkan hanya karena kefasikannya.”

Selanjutnya Imam an-Nawawi12 menegaskan:

Sebab mengapa penguasa (Imam/Khalifah) yang fasik tersebut tidak diturunkan serta mengapa haram keluar dari kekuasannya adalah akan berakibat pada terjadinya fitnah, tertumpahnya darah dan kerusakan karena permusuhan…Karena itu, kerusakan yang terjadi akibat penurunan Khalifah/Imam adalah lebih besar daripada kalau mereka dibiarkan (tetap berkuasa).

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb. [KH Musthafa A. Murtadlo]

Catatan kaki:

1 Ibnu Taimiyyah, Majmû’ al-Fatâwâ, VI/322.

2 Jamaluddin al-Qashimi, Qawâ’id at-Tahdîts fî Fununi Musthalah al-Hadîts, 1/77.

3 Lihat: Ibn Taimiyyah, As-Siyâsah asy-Syar’iyyah, Dar al-Ma’arif li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr, Beirut, tt., hlm. 15 dan 156; Al-Jurjani, At-Ta’rîfât, hlm. 147.

4 Syaikh Ihsan Abdul Mun’im Samarah, Mafhûm al-‘Adâlah al-Ijtimâ’iyah fî al-Fikri al-Islâmi al-Mu’âshir, hlm. 49.

5 Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, X/165-166.

6 Al-Jurjani, At-Ta’rîfât, hlm. 152.

7 Dr. Muhammad Sidiq Afifi, Al-Mujtama al-Islâmi wa al-‘Alaqah ad-Dauwiyyah, 91.

8 Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahîh Muslim, V/139.

9 Al-Bukhari, Al-Jâmi’ash-Shahîh, VI/2588, hadis nomor 6647.

10 Ibid, VI/2588, hadis nomor 6645.

11 Al-Hafizh an-Nawawi, Shahîh Muslim bi Syarhi an-Nawâwi, juz 6 hal 314

12 Ibid.

http://hizbut-tahrir.or.id/2009/10/04/keadilan-menurut-ibn-taimiyah/

Oleh: A.A. Hafizhuddin (Aktivis Harakah Islamiyyah)

Islam adalah sistem kehidupan yang paripurna. Dia bukan saja berisi aqidah tentang berbagai keimanan kepada Allah SWT pencipta alam semesta serta hari akhirat dengan segala keindahan dan kenikmatan sorga maupun dahsyatnya siksa neraka, tapi juga berisi tentang hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, baik berkaitan dengan hubungannya dengan Allah SWT, hubungannya dengan dirinya sendiri, maupun hubungannya dengan manusia lainnya. Dari sinilah fatsoen politik Islam dibangun.

Etika politik pemerintahan Islam tentunya mengacu kepada prinsip-prinsip pemerintahan Islam (qawaid nizamil hukm).  Dalam system pemerintahan Islam dikenal empat prinsip utama, yakni: (1) Kedaulatan di tangan syara’; (2) Kekuasaan di tangan umat; (3) Mengangkat satu Khalifah fardlu bagi seluruh kaum muslimin; (4) Khalifahlah pihak yang berhak mengadopsi hukum syara’ untuk dijadikan undang-undang.

Makna Kedaulatan Hukum Syariat

Kalau ada orang yang membanggakan bahwa negara kita adalah negara hukum, itu sebenarnya adalah kebanggaan semu.  Sebab, hukum positif yang kini berlaku adalah hukum  buatan manusia yang bisa diubah kapan saja.  Bahkan undang-undang dan konstitusinya bisa diamandemen kapan saja.  Sehingga pemberlakuan hukum itu sangat relative dan lebih dari itu antara produk hukum yang satu dengan yang lain saling tumpang tindih.  Apalagi bila para penegak hukumnya saling mempermainkan hukum. Kasus konflik cicak dan buaya yang akhir-akhir ini memanas adalah bukti bahwa negara hukum yang ada ini semu sekali!

Kedaulatan pada hakikatnya adalah wewenang untuk mengendalikan aspirasi, atau sederhananya wewenang untuk menentukan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang sebaiknya tidak dilakukan.  Dalam pandangan Islam, manusia tidak diberi wewenang bertindak semau gue.  Manusia dibatasi wewenang tindakannya dengan halal haram, artinya dia dipersilakan melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh syara’ dan dilarang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Artinya, aspirasi manusia dibatasi oleh hukum syariat Islam.

Dalam praktek bermasyarakat dan bernegara, tindakan-tindakan manusia, baik sebagai rakyat yang harus menjalankan aktivitas di bawah koridor hukum maupun kepala negara (khalifah) sebagai pihak yang memberlakukan hukum, semuanya harus mengacu kepada hukum syariat.   Berarti khalifah dan seluruh pejabat kehakiman tidak diperkenankan menyusun konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang diimpor dari Barat atau mengarang sendiri.   Harus diambil dari nash syara’ atau hasil ijtihad seorang ahli hukum Islam.  Dan keterikatan kepada hukum syariat itu semua dilakukan secara sukarela atas dasar keimanan kepada Allah SWT yang Maha Bijaksana.  Inilah kenapa umat Islam meyakini firman Allah SWT:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An Nisa 65).

Penguasa dalam menjalankan pemerintahan, senantiasa mengacu kepada ketaqwaan kepada Allah SWT.  Diriwayatkan bahwa  Khalifah Umar pernah mengatakan bahwa apabila ada keledai terantuk batu di Irak, dia khawatir kalau Allah SWT nanti di hari kiamat akan menanyakan kepadanya sebagai pemerintah kenapa tidak menyediakan jalan yang rata.  Juga ada riwayat bahwa istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan kesaksiannya kepada para ulama sepeninggal beliau r.a., bahwa khalifah adalah orang yang sangat takut kepada Allah.  Suatu malam, ketika ditanya kenapa  beliau menangis.  Beliau menjawab: “Sungguh engkau tahu bahwa aku telah diserahi urusan umat ini..lalu aku ingat urusan orang-orang yang terasing, yang peminta-minta, yang tertawan..Aku tahu persis bahwa Allah akan menanyaiku dan Muhammad saw. pasti akan membantahku bila aku mangkir…Sungguh dia adalah seorang yang bila di puncak kenikmatan bersama istrinya,  lalu ingat sesuatu perintah Allah, maka dia akan bergetar badannya saking takutnya kepada Allah SWT..sungguh aku ingin antara dia dan kekuasaannya seperti timur dan barat.

Itulah gambaran seorang penguasa yang faham bahwa dia adalah hamba Allah SWT yang wajib menjalankan pemerintahan dengan hukum-hukum Allah SWT.   Dia bukanlah penguasa yang arogan yang bisa membuat hukum dan mengubahnya sewaktu-waktu sekehndak hatinya.  Dan bukan pula orang yang memberikan ruang aspirasi rakyat tanpa batas.  Khalifah Abu Bakar As Shiddiq menolak aspirasi orang-orang Arab yang minta untuk tidak lagi membayar zakat dan memerangi mereka tatkala mereka membangkang dari kewajiban yang merupakan rukun Islam itu.   Beliau juga memerangi kaum murtaddin  dan Nabi Palsu yang tidak mau bertobat kembali ke pangkuan Islam.  Beliau mempertaruhkan kestabilan negara demi menegakkan kedaulatan hukum syariat Islam.

Makna kekuasaan di tangan umat

Islam mengajarkan bahwa seseorang bisa menjadi khalifah, amirul mukminin, atau kepala negara umat Islam setelah melaksanakan ijab qabul dalam aqad khilafah.  Artinya, kalau umat atau para wakilnya mengijabkan wewenang jabatan kekuasaan pemerintahan khilafah kepada orang tersebut dan dia menerimanya (qabul) maka dia secara sah telah menjadi seorang khalifah.  Secara prinsip kekuasaan itu di tangan umat lalu umat memilih salah seorang wakilnya sebagai khalifah untuk menjalankan pemerintahan dengan hukum syariat sesuai prinsip kedaulatan di tangan syariat.

Sebagai layaknya aqad nikah, aqad khilafah ini juga diharapkan berlaku selama hidup.  Artinya, umat tidak akan mencabut kembali ijabnya setelah diqabul oleh khalifah.  Kecuali jika khalifah telah hilang syarat-syaratnya sebagai seorang khalifah, seperti gila atau ditangkap musuh yang sulit diharapkan pembebasannya.   Atau khalifah melakukan kezaliman yang luar biasa yang sulit sekali diperbaiki atau menukar hukum syariat dengan hukum lain dalam system pemerintahannya.  Atau dia telah melakukan tindakan kufur secara nyata.

Namun dengan jabatan yang tanpa batas waktu itu tidak berarti khalifah itu orang suci atau tidak berhak dikoreksi.  Tidak.  Justru dalam system Islam tindakan mengoreksi khalifah adalah hak sekaligus kewajiban rakyat, khususnya para ulama dan aktivis parpol Islam, yang wajib melaksanakan amar makruf nahi mungkar.   Selesai pembaiatan Khalifah Abu Bakar r.a. menyampaikan pidato: “Jika aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka dukunglah aku.  Namun jika aku menyimpang dari jalan Allah, maka luruskanlah aku…”. Tatkala Khalifah Umar melakukan hal yang sama, maka ada seorang badui yang mengatakan bahwa dia akan mengorksi Umar dengan pedangnya.  Maka Umar berkata: Alhamdulillah masih ada hamba Allah yang akan mengoreksi Umar dengan pedangnya!”. Khalifah Umar  r.a. juga pernah dikoreksi oleh seorang wanita yang menilai kebijakan khalifah yang memerintahkan para wanita mengembalikan mahar yang mereka terima kepada suami mereka akibat dinilai kebanyakan.  Khalifah Umar mengatakan: “Umar salah, nenek-nenek itu betul”.

Etika hubungan rakyat dan penguasa

Hubungan antara penguasa dan rakyat dalam interaksi social politik dapat dilihat dalam firman Allah SWT :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. AN Nisa 59).

Rakyat wajib taat kepada Allah dan rasul-Nya serta ulil amri yang memerintah mereka.  Namun ketaatan itu dengan basis kedaulatan di tangan hukum syariat.  Sehingga ketika terjadi perselisihan antara umat dan penguasa, mereka semua diminta kembali Al Quran dan As Sunnah.  Dalam hal ini secara operasional dilaksanakan dengan merujuk seorang hakim khusus yang mencapai derajat mujtahid dan independent, serta hanya takut kepada Allah SWT. Apapun keputusan yang diberikan oleh hakim tersebut yang merupakan ikhbar tentang hukum Allah SWT untuk masalah tersebut wajib dilaksanakan. Itulah etika dasar dalam system politik pemerintahan Islam. Dan itulah insyaallah yang menghasilkan pemerintahan dan rakyat yang berkah (QS. Al A’raf 96).  Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariiq!

suara-islam.com

Assalamu’alaikum warohmatullohi Wa Barokatuh,

Saudaraku, di bawah ini saya tampilkan pernyataan Akhi Anwar Shiddiq, dia pernah menyusun buku judulnya ” Hakikat Ikhwanul Muslimin (IM) “, tetapi setelah berjalan waktu dia menyesal & ingin menarik buku itu. Akhi Anwar nitip supaya bisa memakai forum MyQuran buat menampilkan surat terbuka. Beliau tak melayani debat di forum, tapi mau terima e-mail ke ilaiya at myquran dot org.

Berikut ini pernyataan Al Akh Anwar Shiddiq:
Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarganya, dan para shahabatnya. Amma ba’du.

Allah berfirman dalam Al Qur’an: “Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (QS. Ali Imran 135).

Ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah Swt. senantiasa merahmatimu, menganugrahkan ilmu bermanfaat, menunjuki dengan hidayah, menguatkan dengan taufiq untuk berbuat kebaikan amal, lahir dan batin. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Melalui forum yang mulia ini perkenankan ana (Anwar Shiddiq) menyampaikan sebuah pengalaman penting yang ana alami sendiri saat berinteraksi dengan ikhwan-ikhwan Salafi yang yang akhir-akhir ini sering disebut Salafi Yamani (meminjam istilah ustadz tertentu). Maksud dari penuturan ini yakni agar ana bisa memohon maaf atas kesalahan yang pernah ana lakukan saat ana mendapat pengaruh yang sangat kuat dari pemikiran Salafi Yamani itu. Secara khusus permohonan maaf ini ana tujukan kepada saudara-saudaraku dari Ikhwanul Muslimin (IM) di Indonesia, khususnya yang sudah membaca buku yang ana susun.

Di bawah ini penuturan ana:

“Ana dulu beramal jama’i bersama Jamaah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin/IM) selama bertahun-tahun. Suatu saat ana putuskan mundur dari IM secara baik-baik, yakni maksudnya ana mundur karena kesadaran sendiri, tidak dipaksa-paksa atau diprovokasi. Ana sudah bertekad, meskipun tidak lagi bersama Tarbiyah (IM) ana akan tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Hal ini ana tempuh, sebab ana tahu Ustadz Jakfar Talib, seorang pemimpin Salafi di Indonesia, tadinya dia ikut IM juga, tapi setelah jadi Salafi, dia sangat membenci IM setengah mati. Ana tidak mau seperti itu, ana mau jadi diri sendiri, tidak terpengaruh orang lain. Ana merasakan sendiri di IM itu tidak sedikit kekurangan-kekurangan, tapi ana juga tidak pungkiri disana ada kebaikan-kebaikannya, maka itu ana ingin sikap proporsional saja, tidak berlebih-lebihan seperti sikap Ustadz Jakfar Talib itu.

Sayang seribu sayang, sikap baik ana ini pelan-pelan berubah saat ana mulai mengambil pemikiran-pemikiran dari Salafi Yamani. Ana membaca majalah Asy Syariah, ana mendengar kaset ceramah Ustadz Muhammad Sewed, ana bergaul dengan mantan Larkar Jihad (LJ), ana mengikuti berita-berita seputar dakwah Salafi, ana berteman dengan pengikut Salafi Yamani, ana membuka-buka situs www.salafy.or.id, dan apa-apa yang bisa ana peroleh. Sikap ana yang dulunya baik ke teman-teman IM berubah jadi kebencian dan rasa muak. Ana seperti orang yang mengalami “cuci otak”, pendirian santun ana dulu saat baru keluar dari IM seperti tidak berbekas. Ana dulunya benci sama sikap keras Ustadz Jakfar Talib, tapi ana akhirnya ikut terseret juga ke sikap semacam itu.

Bila dilukiskan, majlis-majlis ilmu yang berhubungan dengan Salafi Yamani itu seperti kobaran api. Siapa saja yang ada di dekatnya akan merasa kepanasan, atau menularkan panas ke orang lain. Ana merasakan pengaruh ini ke diri ana sendiri, yang tadinya baik-baik saja jadi timbul kebencian ke orang lain. Selama interaksi dengan pengikut Salafi Yamani, yang dibicarakannya tahdzir ahli bid’ah, hajr, firqah sesat, bantahan, celaan, dsb. Apalagi kalau mereka sudah angkat bicara soal Sururiyah atau kesesatan tokoh-tokoh IM, panas sekali suasana yang terbentuk. Orang yang semacam ana ini tidak sedikit di tempat-tempat lain.

Kebencian ana ke IM semakin besar saat seorang ikhwan Salafi itu menyodorkan sebuah buku berjudul “AL IKHWAN AL MUSLIMUN, Anugerah Allah yang Terzalimi”. Buku ini karangan Ustadz Farid Nu’man, penerbitnya Pustaka Nauka dari Kukusan Depok. Sebetulnya buku ini diberikan atas rekomendasi aktivis PKS juga, biar orang-orang Salafi mau membacanya, termasuk ana di dalamnya. Sehabis membaca buku itu ana malah semakin tidak simpati ke IM. Selain memberi rekomendasi, aktivis PKS itu juga melontarkan kritikan-kritikan tidak sedap ke Salafi, sehingga semakin bulat hati ana untuk menyusun sebuah bantahan.

Ana kumpulkan saja buku-buku, tulisan-tulisan yang mengupas penyimpangan IM, lalu ana ambil materi dari sana-sini (istilahnya ‘menjahit materi’). Ana tambahkan disitu komentar-komentar ana, sampai jadilah sebuah buku berjudul, “Hakikat Ikhwanul Muslimin (IM)”. Selanjutnya buku itu diedarkan secara terbatas di bawah UISP (milik kami sendiri). Sudah tentu aktivis PKS yang mengkritik kami itu, kami sodori buku itu juga. Jujur saja, kalau tidak diprovokasi oleh sikap aktivis itu mungkin buku tersebut tidak pernah disusun.

Sesudah waktu berjalan cukup lama, sesudah ana baca-baca buku, tulisan-tulisan, ana diskusi-diskusi, akhirnya ana putuskan untuk membersihkan diri dari pemikiran-pemikiran “Salafi ekstrem” yang telah bercokol di pikiran ana. Ana tidak mau ketempatan sesuatu yang bisa merusak diri sendiri. Kalau ingat keadaan seperti ini rasanya ana ingin kembali ke situasi dulu saat baru keluar dari IM secara baik-baik. Dulu ana bisa tersenyum saat bertemu teman-teman IM, tapi sekarang ini sulit. Ana sepertinya sudah terjerumus ke sebuah permusuhan keras. Saat ana baca kembali buku “Hakikat Ikhwanul Muslimin (IM)” yang tak lebih hanya buku ‘jahitan’ itu, ana sedih bukan main. Kenapa ana sampai menulis kalimat-kalimat kasar, emosional, menzhalimi saudara sendiri? Padahal tekad ana semula tidak begini. Ya Rabbi, ana memohon ampunan kepada-Mu atas kesalahan-kesalahan ana. Hamba-Mu ini dhaif, sedangkan Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ampuni ana Rabbi. Amin. Sekian penuturan dari ana.

Selanjutnya melalui forum yang mulia ini ana ingin menyatakan:

SATU, Ana bertaubat kepada Allah Yanga Maha Pengampun atas kesalahan-kesalahan ana dengan menyusun buku “Hakikat Ikhwanul Muslimin (IM)”.

DUA, Ana memohon maaf kepada seluruh jajaran Jamaah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin) di Indonesia, baik pengurus, anggota, atau simpatisannya, atas tersebarnya buku “Hakikat Ikhwanul Muslimin (IM)” di atas, terutama atas kalimat-kalimat tidak adil yang termuat di dalamnya.

TIGA, secara terbuka ana cabut buku tersebut di atas, sebab resiko madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ana nyatakan buku itu tidak sah lagi dan tidak boleh diedarkan atas nama siapa pun.

EMPAT, ana tetap mengakui adanya kelebihan dan kekurangan pada diri setiap muslim atau kelompok Islam. Namun hendaknya kita bersikap proporsional, yakni tidak memutlakkan kebaikan atasnya dan juga tidak memutlakkan keburukan baginya. Setiap muslim memiliki kelebihan-kekurangan tertentu. Kita harus bersikap adil sebab Allah mencintai orang-orang yang adil. (QS. Al Maa’idah 42; QS. Al Hujurat 9; QS. Al Mumtahanah .

LIMA, ana nasehatkan kepada ikhwan-akhwat yang sedang belajar ilmu-ilmu keislaman agar berhati-hati dari sikap ekstrem (berlebih-lebihan) dalam segala wujudnya. Kalau dipengaruh-pengaruhi agar bersikap ekstrem, tinggalkan saja sebab doktrin semacam itu akibatnya cuma kerugian saja. Ingatlah selalu sabda Nabi Saw. dalam haditsnya, “Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak akan pernah seseorang menyulit-nyulitkan perkara agama ini, melainkan ia akan dikalahkan.” (Riwayat Imam Bukhari, dari Abu Hurairah Ra.). Sekian pernyataan ana.

Pernyataan di atas ana sampaikan apa adanya, secara ikhlas, tidak ada paksaan atau tekanan. Buat sahabat-sahabat yang mendapatkan manfaat dari pernyataan ini, mohon doa antum semua agar Allah selalu membimbing ana (dan antum semua) buat menetapi jalan yang diridhai-Nya. Amin ya Rabbal ‘alamin. Buat ikhwan-akhwat yang keberatan, tidak setuju, atau kecewa atas pernyataan ini, silakan antum mengirim ke ilaiya at myquran dot com . Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya. Ana akan usahakan menjawab surat-surat antum, yakni surat-surat yang layak dijawab. Siapa saja yang mau beri masukan, kritik, atau kecaman (mungkin), silakan juga menulis ke e-mail di atas.

Akhirnya ana berdoa kepada Allah, “Ya Rabbana, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Al A’raaf: 23). Ya Rabbi, ana memohon ampunan dan rahmat dari-Mu. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para shahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya akhir jaman. Amin ya Rabbal ‘alamin.

MyQuran, 5 Agustus 2006
Al faqir ila Rabbi

Anwar Shiddiq

sumber:

http://perisaidakwah.com/content/view/14/35/

oleh Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi

DEFINISI KARTU KREDIT

Definisinya Secara Bahasa:
Kata bithaqah (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. sementara kata i’timan secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dalam dunia usaha artinya semacam pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan terhadap peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu ia memberikan dana itu dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda.

Definisi Kartu Kredit Secara Terminologis:
Kartu kredit yaitu: kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

Kalau kita terjemahkan kata ‘kredit giro’ ini secara langsung artinya adalah kartu pinjaman. Atau kartu yang memberikan kesempatan kepada pembawanya untuk mendapatkan pinjaman.

MACAM-MACAM KARTU KREDIT

Kartu kredit adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua:

1. Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (Charge Card)
Di antara keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.

2. Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (Revolving Credit Card)

Jenis kartu ini termasuk yang paling popular di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga: Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan.

PENDUDUKAN MASALAH SECARA FIQIH SEPUTAR KARTU KREDIT

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu itu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kartu-kartu kredit tersebut, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukkan masalah terhadap berbagai transaksi yang dikenal dalam fiqih Islam dan penjelasan tentang hukum-hukumnya, halal atau haram, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti yang disyariatkan bila hasil penelitian menegaskan keharamannya.

Kartu kredit ini membentuk tiga hal terkait yang akan kita ulas secara berurut sebagai berikut:

Pertama: Kaitan Antara Kartu Tersebut Dengan Pihak Bank yang Mengeluarkannya Dalam ‘Transaksi Pengeluaran Kartu’.

Banyak sudah kajian fiqih seputar hubungan ini. Banyak sudah pendapat yang lahir seputar persoalan itu dalam berbagai Lembaga Pengkajian Fiqih tentang keberadaan kartu ini sebagai pinjaman dari pihak bank yang mengeluarkannya, atau sebagai jaminan untuk melaksanakan berbagai komitmen terhadap pihak lain, atau menjadi penjamin untuk berhubungan dengan pihak lain.

Kemungkinan gabungan antara jaminan, penjamin dan pinjaman itulah yang paling dekat dengan teori untuk mengulas transaksi ini. Karena itulah yang menjadi tujuan sesungguhnya dari keberadaan kartu itu. Karena sebelum digunakan, kartu itu adalah jaminan, dan janji pinjaman serta penjamin. Namun setelah digunakan dalam arti sesungguhnya dan pihak bank telah menutupi biaya yang dikeluarkan untuk mewakili pihak nasabah, janji tersebut telah menjadi kenyataan sehingga menjadi pinjaman dan penjamin dalam arti sesungguhnya.

Kedua: Hubungan Antara Kartu Ini Dengan Bank yang Mengeluarkan Kartu dan Pihak Pedagang.

Juga sudah banyak ulasan fiqih seputar hubungan ini antara keberadaannya yang mirip dengan pengurangan nilai tukar dengan keberadaannya sebagai jaminan, yakni bahwa pihak yang mengeluarkan kartu telah menjamin pihak pedagang bahwa ia akan membayarkan harga barang jualannya dengan perantaraan kartu tersebut, dan juga keberadaannya sebagai penjamin dengan upah, atau sebagai perantara. Bahkan ada sebagian pihak yang mengeluarkan kartu itu dalam hubungannya dengan jual beli. Jadi yang dijadikan sebagai pihak yang mengeluarkan kartu adalah pembeli yang sesungguhnya dari barang-barang tersebut, kemudian baru dikembalikan kepada nasabah untuk dijual. Jual beli ini mirip dengan jual beli dengan sistem fixed price terhadap orang yang meminta dibelikan barang.

Kemungkinan pendudukan masalah paling menonjol terhadap dasar jaminan dan penjaminan ini adalah pendudukan masalah yang membuka peluang disyariatkannya transaksi atau pendebatan yang dilakukan pihak bank dalam kasus ini. Karena upah yang dilarang dalam sistem jaminan adalah yang berasal dari pihak yang mendapatkan jaminan untuk yang menjamin. Sementara di sini upah itu berasal dari pihak yang mendapatkan pengaruh dari jaminan, yakni pihak pedagang kepada pihak yang memberikan jaminan. Adapun upah dalam sistem jual beli dengan penjaminan, dibolehkan dalam kondisi apapun.

Ketiga: Hubungan Antara Pemilik Kartu dengan Pedagang

Sudah berkali-kali juga dikeluarkan kajian fiqih berkaitan dengan hubungan ini, antara keberadaannya sebagai sistem hiwalah, dimana pihak pemegang kartu mengalihkan hutangnya pada pedagang kepada pihak yang mengeluarkan kartu, dimana Hilawah semacam itu dapat direalisasikan dengan menandatangani rekening pembelian, antara keberadaan kartu itu yang demikian dengan keberadaannya sebagai mediator jual beli atau sewa menyewa. Sehingga transaksinya dibagi dua, antara posisi jual beli atau sewa menyewa, dengan objek transaksi pembuatan kartu. Kemudian tanggung jawab pembayaran dilimpahkan kepada pihak yang mengeluarkan kartu yang telah menjamin untuk menutupi biaya yang ditarik berupa pembelian atau penyewaan.

PENJELASAN GLOBAL TENTANG HAKIKAT KARTU KREDIT

Mungkin pendudukan masalah secara global yang paling mendekati hakikat dari kartu-kartu kredit tersebut adalah bahwa kartu tersebut secara umum tersusun dari beberapa transaksi.

Pertama, transaksi yang mengaitkan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegangnya. Transaksi ini terdiri dari tiga unsur: jaminan, penjaminan dan peminjaman. Pihak yang mengeluarkan kartu telah memberikan jaminan untuk pemegang kartu tersebut di hadapan pedagang, meminjamkan kepadanya dana yang dia tarik melalui kartu tersebut, lalu pemegang kartu telah menjadikan pihak bank sebagai penjaminnya untuk melunasi pembayaran tersebut kepada si pedagang.

Kedua, transaksi antara yang mengeluarkan kartu dengan pihak pedagang. Transaksi ini terdiri dari dua unsur saja: Jaminan dan penjaminan. Pihak yang mengeluarkan kartu telah memberikan jaminan kepada pedagang untuk membayarkan semua haknya melalui kartu tersebut, yang kemudian pihak bank akan menagih pembayaran itu dari pemegang kartu nantinya dan memasukkannya ke dalam rekeningnya setelah terlebih dahulu memotongnya dengan biaya administrasi yang disepakati.

Ketiga, Transaksi antara pemegang kartu dengan pedagang yang hukumnya disesuaikan dengan jual beli atau penyewaan yang dilakukan sesuai dengan karakter transaksi di samping sistem hiwalah, yakni pemegang kartu itu melimpahkan pembayarannya terhadap barang jualan pedagang kepada pihak yang mengeluarkan kartu tersebut.

HUKUM-HUKUM SYARIAT TENTANG KARTU KREDIT

Kartu-kartu kredit ini mencuatkan beberapa kemusykilan menurut ajaran syariat yang akan penulis paparkan sebagai berikut sebagian di antaranya:

Pertama: Persyaratan Berbau Riba
Transaksi untuk mengeluarkan kartu-kartu tersebut pada umumnya mengandung beberapa komitmen berbau riba yang intinya mengharuskan pemegang kartu untuk membayar bunga-bunga riba atau denda-denda finansial bila terlambat menutupi hutangnya. Apa pengaruh komitmen-komitmen tersebut terhadap sah tidaknya transaksi pembuatan kartu-kartu kredit ini?

Ulama Fiqih kontemporer ketika membahas persoalan ini pandangan mereka terbagi menjadi dua kubu:

Pertama: Kubu yang membolehkan.
Mereka menganggap bahwa transaksi itu sah, namun komitmennya batal. Yakni apabila pihak nasabah yakin bahwa ia akan mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam konsekuensi menanggung akibat komitmen tersebut. Karena syarat rusak ini pada dasarnya menurut kaca mata syariat sudah batal dengan sendirinya. Syarat ini munkar dan justru harus dilakukan kebalikannya. Dasar mereka yang membolehkan adalah sebagai berikut:

1. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Aisyah radhiallahu ‘anha ketika Aisyah hendak membeli Barirah namun majikannya tidak mau melepaskannya kecuali dengan syarat, hak wala’ budak itu tetap milik mereka. Itu jelas syarat yang bertentangan dengan ajaran syariat, karena loyalitas atau perwalian menurut syariat diberikan kepada orang yang membebaskannya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Aisyah radhiallahu ‘anha, “Belilah budak itu, dan tetapkan syarat bagi mereka, karena perwalian itu hanya diberikan kepada yang memerdekakan. Karena perwalian itu adalah hak orang yang membebaskannya.”

Makna hadits: Janganlah pedulikan, karena persyaratan mereka itu bertentangan dengan yang haq, ini bukan untuk pembolehan namun yang dimaksudkan adalah penghinaan dan tidak ambil peduli dengan syarat itu serta keberadaan syarat itu sama dengan tidak ada.

Dari sini dapat dipahami bahwa jika seseorang memaksakan suatu syarat yang bertentangan dengan syariat mengenai akad-akad yang diperlukan secara luas dan ia enggan untuk menetapkan akad tersebut kecuali berdasarkan syarat yang rusak ini, maka akad-akad ini tidak boleh dihentikan karena pemaksaan itu. Tidak boleh difatwakan mengenai ketidaklegalannya, tetapi tetap harus dilaksanakan. Dan harus diupayakan untuk membatalkan syarat yang rusak ini, baik lewat penguasa maupun dengan cara berusaha menjaga diri agar tidak terperangkap syarat tersebut bila pada satu masa tidak ada penguasa yang menegakkan syariat Allah.

2. Karena sudah terlalu banyak yang melakukannya di berbagai negeri dengan adanya transaksi pemakaian listrik, telepon dan lain sebagainya, yang kesemuanya menggunakan komitmen-komitmen yang sama, yaitu apabila pihak pelanggan terlambat membayar berarti harus dikenai denda tertentu. Namun ternyata tidak seorangpun ulama yang mengharamkan berlangganan fasilitas-fasilitas tersebut, padahal syarat-syarat tersebut ada di dalamnya.

3. Pinjaman tidak begitu saja batal karena batalnya persyaratan. Bahkan peminjaman itu tetap sah meskipun syaratnya batal, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Kenapa masih ada orang yang menetapkan syarat yang tidak berasal dari Kitabullah? Barangsiapa yang menetapkan syarat yang bukan berasal dari Kitabullah maka persyaratannya batal, meski jumlahnya seratus syarat.”

Kubu kedua, yakni yang melarangnya.
Mereka menganggap transaksi tersebut batal. Demikian pendapat tegas dari kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah.

Mereka membantah dalil yang digunakan oleh kubu pertama, yakni tentang hadits Barirah, bahwa qiyas itu adalah qiyas dengan alasan berbeda. Karena dalam kasus Barirah syarat tersebut mampu dibatalkan oleh Aisyah radhiallahu ‘anha karena dianggap bertentangan dengan ajaran syariat. Karena kejadian itu terjadi ketika syariat Islam betul-betul masih menjadi panutan, Negara Islam masih menjadi pemelihara ajaran Islam dan masih memimpin dunia. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan syarat berbau riba dalam pengambilan kartu kredit yakni syarat yang bersandar pada referensi sekulerisme yang didasari atas pemisahan agama dengan negara, lalu mengingkari referensi Islam yang suci yang melibatkan agama dalam kehidupan manusia?

Mereka juga membantah qiyas dengan transaksi pemakaian listrik dan telepon, karena fasilitas ini amatlah dibutuhkan dan kemaslahatan kehidupan umat manusia amat tergantung kepadanya.

Sementara kartu kredit memiliki bobot vitalitas yang lebih rendah dari itu. Orang bisa saja hidup secara wajar atau cukup wajar tanpa menggunakan kartu-kartu itu. Namun ia tidak akan bisa hidup wajar tanpa menggunakan fasilitas listrik dan telepon misalnya.

Yang benar menurut kami bahwa hukumnya adalah boleh-boleh saja bagi orang yang berberat sangka (sangat yakin sekali) bahwa ia akan mampu menunaikan hutangnya pada waktu yang diperkenankan, sehingga dengan demikian ia tidak akan terkena konsekuensi persyaratan itu, tentunya dengan mengupayakan segala cara yang bisa dilakukan untuk tujuan tersebut. Wallahu A’lam.

Kedua: Prosentase yang dipotong oleh pihak yang mengeluarkan kartu dari bayaran untuk pedagang
Sudah dimaklumi, bahwa melalui kartu-kartu itu pihak yang mengeluarkan tidak membayar jumlah bayaran yang ditetapkan dalam rekening pembayaran. Namun pihak yang mengeluarkan kartu akan memotong prosentase yang disepakati bersama dalam transaksi yang tegas antara pihak itu dengan pihak pedagang. Apa pendudukan masalah secara syar’i yang paling tepat berkaitan dengan hal tersebut?

Ahli fiqih kontemporer berbeda pendapat dalam mengulas tentang jenis kartu tersebut:

Sebagian ada yang mendudukkan prosentase itu sebagai biaya administrasi, upah dari pengambilan pembayaran dari nasabah. Sementara mengambil upah dari usaha pengambilan hutang atau menyampaikan barang yang dihutangkan adalah boleh-boleh saja.

Sebagian ada yang mendudukkanya sebagai upah dari jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak pedagang, seperti pesan-pesan, iklan, dan bantuan penyaluran barang atau yang sejenisnya. Bisa juga didudukkan sebagai upah perantara. Karena pihak bank sudah membantu mencarikan pelanggan untuk pihak pedagang, sehingga layak mendapatkan upah karenanya.

Sebagian menganggapnya sebagai kompensasi perdamaian bersama pihak yang memberi hutang dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang harus dibayar, karena hubungan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegang kartu di bawah sistem jaminan. Cara demikian dinyatakan boleh oleh kalangan Hanafiyah.

Sebagian ada juga yang berpandangan bahwa pengambilan prosentase itu tidak mengandung syubhat sebagai riba secara mendasar. Karena kita dihadapkan dengan persoalan rabat/discount, bukan tambahan harga. Sehingga tidak ada hal yang menyeretnya kepada bentuk riba.

Apapun pendudukan masalah yang dipilih di sini, pengkajian fiqih kontemporer tetap berkesimpulan bahwa pengambilan prosentase keuntungan di sini tetap dibolehkan, dengan catatan harus dibatasi sehingga layak disebut sebagai upah jasa yang diberikan kepada pihak pedagang dan tergambar langsung dalam rekening pembeliannya, dan juga agar dapat menarik para pelanggan untuk membeli barang kepada pedagang tersebut, mempermudah proses jual beli mereka, lalu pihak bank yang mengeluarkan kartu itu dan pihak bank lain yang hanya melakukan transaksi dagang bisa membagi rata upah dari pelayanan tersebut, karena mereka secara bersamaan melakukan jasa tersebut untuk kepentingan pedagang.

Lembaga Syariat Perusahaan Perbankan ar-Rajihi membo-lehkan uang administrasi ini dalam fatwanya nomor 47. lembaga ini menetapkan bahwa tidak ada larangan mengambil prosentase dari harga yang dibeli oleh pemegang kartu, selama prosentase itu dipotong dari upah jasa atau dari harga barang. Sistem pemotongan ini diambil dari pihak penjual untuk kepentingan bank yang mengeluarkan kartu dengan perusahaan visa internasional.

Lembaga syariat juga mengeluarkan fatwa yang membolehkan pengambilan prosentase keuntungan tersebut, fatwa itu ditujukan kepada Dewan Keuangan Kuwait dan Bank Islam Yordania, dimana uang administrasi yang diambil pihak bank dari pedagang yang menggunakan fasilitas kartu itu dihitung sebagai upah penjaminan karena menjadi penjamin dan mediator antara pedagang dengan pemegang kartu kredit, dan juga karena mediasi itu pihak bank menjadi sebab terjadinya banyak hal, seperti lakunya barang-barang yang dijualnya, rasa aman yang dirasakan para pelanggan, mendapatkan kesempatan memperoleh piutang dengan selamat. Sebagaimana jaminan itu terkadang juga tidak berpengaruh apa-apa. Karena uang administrasi itu tidak menambah jumlah harga dan juga tidak memperhatikan jumlah harga yang dijaminnya.

Ketiga: Denda Keterlambatan dan Bunga Riba
Pihak yang mengeluarkan kartu ini menetapkan beberapa bentuk denda finansial karena keterlambatan penutupan hutang, karena penundaan atau karena tersendatnya pembayaran dana yang ditarik dari melalui kartu. Denda semacam itu termasuk riba yang jelas yang tidak pantas diperdebatkan lagi. Itu termasuk riba nasi’ah yang keharamannya langsung ditentukan melalui turunnya ayat al-Qur’an. Bahkan para pelakunya diancam perang oleh Allah dan RasulNya!!.

Bagaimana Mengatasi Problematika Keterlambatan Pembayaran Hutang?
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bunga dan denda keterlambatan membayar hutang adalah jelas-jelas riba jahiliyah yang diharamkan. Tidak ada alasan bagi bank-bank Islam untuk menerapkannya sama sekali. Maka bagaimana persoalan keterlambatan pembayaran hutang itu bisa diatasi dalam bingkai ajaran Islam?

Ada sebagian alternatif untuk bunga-bunga riba dan denda-denda keterlambatan itu yang akan kami sebutkan sebagian di antaranya:

Memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang, kalau ia adalah orang miskin yang kesulitan mengembalikan hutangnya. Membatalkan keanggotaannya, menarik kartu kreditnya kemudian mengadukan persoalannya ke pengadilan, lalu melimpahkan kepadanya semua biaya kemelut tersebut. Bisa juga dengan menyebarkan nama pelanggan bersangkutan dalam daftar hitam (black list), diumumkan kepada seluruh bank agar tidak menerimanya sebagai anggota dan juga agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berperilaku sepertinya.

BOLEHKAN MEMBELI EMAS ATAU PERAK DENGAN KARTU KREDIT?

Emas dan perak hanya bisa dibeli dengan kontan, yakni dari tangan ke tangan. Penyerahan barang dan pembayaran secara langsung merupakan syarat sahnya jenis jual beli kedua barang ini, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”

Lalu bolehkah membeli emas atau perak dengan kartu kredit?
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa serahterima langsung adalah penyerahan barang dari tangan ke tangan. Dan dalam syariat sendiri sifatnya mutlak, pembatasannya dikembalikan kepada kebiasaan yang ada. Lembaga Pengkajian Fiqih Islam telah mengeluarkan fatwa dibolehkannya membeli emas atau perak dengan menggunakan cek dengan syarat bahwa serahterimanya diselesaikan saat transaksi. Penyerahan cek itu disetarakan dengan penyerahan uang secara langsung ketika diserahkan kepada pihak bank yang bekerja sama dengan pedagang. Kalau pihak pedagang telah memegang cek tersebut, berarti serah terima barang dan pembayaran yang disyaratkan dalam jual beli kedua barang itu.

Dengan demikian kartu kredit yang bisa juga dijadikan pembayaran langsung sehingga bisa digunakan untuk membeli emas atau perak. Sementara alat tukar yang tidak bisa dijadikan pembayaran langsung, tidak bisa digunakan untuk membeli kedua barang itu.

PENUKARAN UANG DENGAN KARTU KREDIT

Asal kartu kredit berfungsi sebagai kartu internasional, dan pemegangnya bisa menggunakannya di Negara manapun. Kalau ia menarik dananya dengan menggunakan mata uang asing yang berbeda nilainya dengan mata uang yang dijadikan alat transaksi dalam kalkulasi nanti, maka pihak yang mengeluarkan kartu akan menutupi biaya pengeluaran dengan mata uang asing itu, kemudian memperhitungkannya atas nasabahnya itu dengan mata uang lokal dengan menggunakan harga penukaran yang disepakati bersama. Namun bolehkah membayar hutang dengan menggunakan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang dijadikan hutang?

Tidak diragukan lagi bahwa serahterima langsung merupakan syarat sahnya penukaran uang, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”

Penukaran uang di atas tanggungan (hutang) adalah boleh asal harganya dengan harga saat itu, bila kedua orang penukar berada di lokasi berbeda, dan tidak ada hutang piutang di antara mereka berdua. Yakni disyaratkan agar salah seorang di antara mereka tidak memiliki tanggungan terhadap yang lain.

Penukaran dengan cara ini terkadang dilakukan antara uang yang berada dalam kepemilikan namun tidak ada dalam lokasi transaksi, dengan uang yang ada di lokasi transaksi, atau bisa juga antara dua jenis mata uang yang sama-sama dalam kepemilikan dan tidak ada dalam lokasi transaksi. Kasus ini disebut pengguntingan atau penukaran hutang. Pengguntingan ini hanya bisa dilakukan pada sebagian kecil penukaran saja, sementara sisanya ditutupi mata uang lain, sehingga ketika berpisah sudah tidak ada hitung-hitungan lagi.

Dasarnya adalah hadits Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu yang menceritakan, “Kami pernah menjual unta di Naqie’. Kami menjualnya dengan uang emas, lalu mendapatkan bayaran dengan uang perak. Atau menjualnya dengan uang perak, dan mendapatkan bayaran dengan uang emas. Aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau menjawab, ‘Boleh saja, asal dijual dengan harga hari itu juga, apabila kalian keluar dari transaksi tanpa ada apa-apa di antara kalian.’”

Dengan demikian boleh saja melakukan tansaksi dengan perbedaan mata uang ini, dengan catatan bahwa kalkulasinya dilakukan berdasarkan harga penukaran hari standar atau hari pengguntingan. Yakni hari pendebetan rekening yang dimiliki oleh pemegang kartu.

UANG ADMINISTRASI PENARIKAN UANG TUNAI

Di antara jenis kartu kredit ada yang bisa digunakan untuk menarik uang tunai dari rekening bank bersangkutan. Biasanya pihak bank akan mengambil uang administrasi dari pengambilan uang tunai itu. Sejauh mana uang administrasi itu dibolehkan?

Para ulama fiqih kontemporer berbeda pendapat tentang hukum uang-uang administrasi semacam itu, berdasarkan perbedaan jenis penarikan itu, apakan sekedar penarikan uang tunai dari rekening pemegang kartu saja, atau ada unsur pinjaman?

Di antara ulama ada yang berpandangan bahwa hukum uang-uang administrasi itu boleh, karena tidak lebih dari sekedar upah, imbalan dari pentransferan uang nasabah dari rekeningnya menuju berbagai lokasi dimana uang itu digunakan, yang tentu saja membutuhkan biaya operasional. Jadi kedudukannya adalah sebagai upah transfer uang dari satu negeri ke negeri lain. Hanya saja sistem transfer tersebut terbalik. Karena pihak bank yang mewakili pihak yang mengeluarkan kartu kredit itu terlebih dahulu membayarkan uang, kemudian baru memintanya dari pihak yang memegang kartu untuk merealisasikan syarat pembayaran langsung dalam penukaran mata uang ini. Jarak yang ada antara penyerahan uang kontan dengan penutupan hutang tidaklah menjadi tujuan dalam proses ini, juga bukan termasuk penentunya. Inilah pendapat yang akhirnya dipilih oleh Lembaga Keuangan Kuwait dan Bank Islam Yordania.

Ada juga yang berpendapat bahwa uang administrasi dalam kasus ini haram hukumnya. Karena proses penarikannya bersifat hutang atau peminjaman dari pihak pemegang kartu, atau dari pihak bank yang mewakilinya. Maka uang yang diambil sebagai imbalannya termasuk riba yang diharamkan. Inilah pendapat yang diambil oleh bank ar-Rajihi.

Menurut kami yang paling benar adalah harus dibedakan antara dua kondisi berbeda:

Pertama: Kalau penukaran itu melalui penarikan dana langsung dari rekening nasabah, lalu diambil uang administrasinya, cara demikian disyariatkan. Demikian juga apabila pihak bank yang mengeluarkan kartu memiliki uang di bank yang mewakili sehingga bisa menutupi biaya dana yang ditarik tersebut.

Kedua: Ketika bentuknya adalah pinjaman. Maka imbalan yang diambil ketika itu adalah riba yang diharamkan. Demikian juga apabila rekeningnya adalah rekening bebas, atau dana yang ada tidak cukup untuk menutupi biaya yang ditarik, wallahu a’lam.

Tidak diragukan lagi bahwa keharaman dalam kasus ini berkaitan dengan hubungan antara pihak bank yang mengeluarkan kartu dengan bank yang mewakilinya. Adapun nasabah sendiri, kerjanya hanya menarik dana yang dititipkan pada pihak yang mengeluarkan kartu. Uang administrasi yang dia keluarkan adalah upah dari kesulitan yang dihadapi pihak yang mengeluarkan kartu, dengan upaya dan segala tanggungjawab berikut biaya yang juga harus dikeluarkan untuk tujuan itu. Pihak nasabah tidak memiliki kaitan dengan urusan antara pihak bank yang mengeluarkan kartu dengan bank yang mewakilinya.

***

Artikel ini dinukil oleh Abu Farwah dari kitab Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, cet. Daarul Haq,

Sumber: http://www.alsofwah.or.id/?pilih=indexanalisa&id=295&section=an020