Iskud’s Blog

ETIKA POLITIK ISLAM

Posted on: 29 December 2009

Oleh: A.A. Hafizhuddin (Aktivis Harakah Islamiyyah)

Islam adalah sistem kehidupan yang paripurna. Dia bukan saja berisi aqidah tentang berbagai keimanan kepada Allah SWT pencipta alam semesta serta hari akhirat dengan segala keindahan dan kenikmatan sorga maupun dahsyatnya siksa neraka, tapi juga berisi tentang hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, baik berkaitan dengan hubungannya dengan Allah SWT, hubungannya dengan dirinya sendiri, maupun hubungannya dengan manusia lainnya. Dari sinilah fatsoen politik Islam dibangun.

Etika politik pemerintahan Islam tentunya mengacu kepada prinsip-prinsip pemerintahan Islam (qawaid nizamil hukm).  Dalam system pemerintahan Islam dikenal empat prinsip utama, yakni: (1) Kedaulatan di tangan syara’; (2) Kekuasaan di tangan umat; (3) Mengangkat satu Khalifah fardlu bagi seluruh kaum muslimin; (4) Khalifahlah pihak yang berhak mengadopsi hukum syara’ untuk dijadikan undang-undang.

Makna Kedaulatan Hukum Syariat

Kalau ada orang yang membanggakan bahwa negara kita adalah negara hukum, itu sebenarnya adalah kebanggaan semu.  Sebab, hukum positif yang kini berlaku adalah hukum  buatan manusia yang bisa diubah kapan saja.  Bahkan undang-undang dan konstitusinya bisa diamandemen kapan saja.  Sehingga pemberlakuan hukum itu sangat relative dan lebih dari itu antara produk hukum yang satu dengan yang lain saling tumpang tindih.  Apalagi bila para penegak hukumnya saling mempermainkan hukum. Kasus konflik cicak dan buaya yang akhir-akhir ini memanas adalah bukti bahwa negara hukum yang ada ini semu sekali!

Kedaulatan pada hakikatnya adalah wewenang untuk mengendalikan aspirasi, atau sederhananya wewenang untuk menentukan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang sebaiknya tidak dilakukan.  Dalam pandangan Islam, manusia tidak diberi wewenang bertindak semau gue.  Manusia dibatasi wewenang tindakannya dengan halal haram, artinya dia dipersilakan melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh syara’ dan dilarang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Artinya, aspirasi manusia dibatasi oleh hukum syariat Islam.

Dalam praktek bermasyarakat dan bernegara, tindakan-tindakan manusia, baik sebagai rakyat yang harus menjalankan aktivitas di bawah koridor hukum maupun kepala negara (khalifah) sebagai pihak yang memberlakukan hukum, semuanya harus mengacu kepada hukum syariat.   Berarti khalifah dan seluruh pejabat kehakiman tidak diperkenankan menyusun konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang diimpor dari Barat atau mengarang sendiri.   Harus diambil dari nash syara’ atau hasil ijtihad seorang ahli hukum Islam.  Dan keterikatan kepada hukum syariat itu semua dilakukan secara sukarela atas dasar keimanan kepada Allah SWT yang Maha Bijaksana.  Inilah kenapa umat Islam meyakini firman Allah SWT:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An Nisa 65).

Penguasa dalam menjalankan pemerintahan, senantiasa mengacu kepada ketaqwaan kepada Allah SWT.  Diriwayatkan bahwa  Khalifah Umar pernah mengatakan bahwa apabila ada keledai terantuk batu di Irak, dia khawatir kalau Allah SWT nanti di hari kiamat akan menanyakan kepadanya sebagai pemerintah kenapa tidak menyediakan jalan yang rata.  Juga ada riwayat bahwa istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan kesaksiannya kepada para ulama sepeninggal beliau r.a., bahwa khalifah adalah orang yang sangat takut kepada Allah.  Suatu malam, ketika ditanya kenapa  beliau menangis.  Beliau menjawab: “Sungguh engkau tahu bahwa aku telah diserahi urusan umat ini..lalu aku ingat urusan orang-orang yang terasing, yang peminta-minta, yang tertawan..Aku tahu persis bahwa Allah akan menanyaiku dan Muhammad saw. pasti akan membantahku bila aku mangkir…Sungguh dia adalah seorang yang bila di puncak kenikmatan bersama istrinya,  lalu ingat sesuatu perintah Allah, maka dia akan bergetar badannya saking takutnya kepada Allah SWT..sungguh aku ingin antara dia dan kekuasaannya seperti timur dan barat.

Itulah gambaran seorang penguasa yang faham bahwa dia adalah hamba Allah SWT yang wajib menjalankan pemerintahan dengan hukum-hukum Allah SWT.   Dia bukanlah penguasa yang arogan yang bisa membuat hukum dan mengubahnya sewaktu-waktu sekehndak hatinya.  Dan bukan pula orang yang memberikan ruang aspirasi rakyat tanpa batas.  Khalifah Abu Bakar As Shiddiq menolak aspirasi orang-orang Arab yang minta untuk tidak lagi membayar zakat dan memerangi mereka tatkala mereka membangkang dari kewajiban yang merupakan rukun Islam itu.   Beliau juga memerangi kaum murtaddin  dan Nabi Palsu yang tidak mau bertobat kembali ke pangkuan Islam.  Beliau mempertaruhkan kestabilan negara demi menegakkan kedaulatan hukum syariat Islam.

Makna kekuasaan di tangan umat

Islam mengajarkan bahwa seseorang bisa menjadi khalifah, amirul mukminin, atau kepala negara umat Islam setelah melaksanakan ijab qabul dalam aqad khilafah.  Artinya, kalau umat atau para wakilnya mengijabkan wewenang jabatan kekuasaan pemerintahan khilafah kepada orang tersebut dan dia menerimanya (qabul) maka dia secara sah telah menjadi seorang khalifah.  Secara prinsip kekuasaan itu di tangan umat lalu umat memilih salah seorang wakilnya sebagai khalifah untuk menjalankan pemerintahan dengan hukum syariat sesuai prinsip kedaulatan di tangan syariat.

Sebagai layaknya aqad nikah, aqad khilafah ini juga diharapkan berlaku selama hidup.  Artinya, umat tidak akan mencabut kembali ijabnya setelah diqabul oleh khalifah.  Kecuali jika khalifah telah hilang syarat-syaratnya sebagai seorang khalifah, seperti gila atau ditangkap musuh yang sulit diharapkan pembebasannya.   Atau khalifah melakukan kezaliman yang luar biasa yang sulit sekali diperbaiki atau menukar hukum syariat dengan hukum lain dalam system pemerintahannya.  Atau dia telah melakukan tindakan kufur secara nyata.

Namun dengan jabatan yang tanpa batas waktu itu tidak berarti khalifah itu orang suci atau tidak berhak dikoreksi.  Tidak.  Justru dalam system Islam tindakan mengoreksi khalifah adalah hak sekaligus kewajiban rakyat, khususnya para ulama dan aktivis parpol Islam, yang wajib melaksanakan amar makruf nahi mungkar.   Selesai pembaiatan Khalifah Abu Bakar r.a. menyampaikan pidato: “Jika aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka dukunglah aku.  Namun jika aku menyimpang dari jalan Allah, maka luruskanlah aku…”. Tatkala Khalifah Umar melakukan hal yang sama, maka ada seorang badui yang mengatakan bahwa dia akan mengorksi Umar dengan pedangnya.  Maka Umar berkata: Alhamdulillah masih ada hamba Allah yang akan mengoreksi Umar dengan pedangnya!”. Khalifah Umar  r.a. juga pernah dikoreksi oleh seorang wanita yang menilai kebijakan khalifah yang memerintahkan para wanita mengembalikan mahar yang mereka terima kepada suami mereka akibat dinilai kebanyakan.  Khalifah Umar mengatakan: “Umar salah, nenek-nenek itu betul”.

Etika hubungan rakyat dan penguasa

Hubungan antara penguasa dan rakyat dalam interaksi social politik dapat dilihat dalam firman Allah SWT :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. AN Nisa 59).

Rakyat wajib taat kepada Allah dan rasul-Nya serta ulil amri yang memerintah mereka.  Namun ketaatan itu dengan basis kedaulatan di tangan hukum syariat.  Sehingga ketika terjadi perselisihan antara umat dan penguasa, mereka semua diminta kembali Al Quran dan As Sunnah.  Dalam hal ini secara operasional dilaksanakan dengan merujuk seorang hakim khusus yang mencapai derajat mujtahid dan independent, serta hanya takut kepada Allah SWT. Apapun keputusan yang diberikan oleh hakim tersebut yang merupakan ikhbar tentang hukum Allah SWT untuk masalah tersebut wajib dilaksanakan. Itulah etika dasar dalam system politik pemerintahan Islam. Dan itulah insyaallah yang menghasilkan pemerintahan dan rakyat yang berkah (QS. Al A’raf 96).  Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariiq!

suara-islam.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

KALENDER HIJRIYAH

KATEGORI

ARSIP

ONLINE

Counter Powered by  RedCounter
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: